Beranda Kabar Terkini Monitoring dan Evaluasi Putuskan PPKM Diperpanjang Hingga 8 Februari 2021

Monitoring dan Evaluasi Putuskan PPKM Diperpanjang Hingga 8 Februari 2021

0

Media9.co.id – Pemerintah telah memperpanjang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa – Bali dari 26 Januari-8 Februari. Perpanjangan ini dilakukan setelah dilakukan monitoring dan evaluasi  terhadap  PPKM periode 11-25 Januari 2021.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan PPKM pada periode pertama ternyata belum memberi hasil maksimal. Masih ada lonjakan kasus di daerah tertentu yang ada di Jawa dan Bali.

Menurut Prof Wiku, penerapan PPKM diperlukan untuk mencegah lebih luar terjadi penularan COVID-19. Namun,diakui tidak ada hasil yang instan dalam memberlakukan PPKM. Ada proses yang harus dilalui, apalagi masih ada kesadaran masyarakat yang kurang dalam melihat pandemi ini. Sedangkan, penularan virus tidak pernah mengenal waktu dan kapan pun bisa terjadi. Karena itu, PPKM tetap  dibutuhkan untuk men

“Sehingga, perlu adanya pelaksaanaan kebijakan ini secara sungguh-sungguh, untuk menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap penanganan kasus Covid-19, berdasarkan seluruh indikator yang ada,” ungkapnya saat  memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Gedung BNPB, belum lama ini.

Untuk indikator yang dimaksud, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2021 tentang PPKM. Ada 4 indikator diantaranya indikator kasus Covid-19, indikator kematian, indikator kesembuhan dan indikator keterisian tempat tidur atau bed of ratio (BOR)  Rincian evaluasinya, pada indikator kasus aktif, sebanyak 46 kabupaten/kota mengalami peningkatan, 24 kabupaten/kota menurun, 3 kabupaten/kota tidak mengalami perubahan.

Pada indikator kematian, sebanyak 44 kabupaten/kota mengalami peningkatan, dan 28 kabupaten/kota mengalami penurunan. Pada indikator kesembuhan, sebanyak 37 kabupaten/kota mengalami penurunan dan 36 kabupaten/kota mengalami peningkatan. Dan pada indikator keterisian tempat tidur atau BOR, sebanyak 6 dari 7 provinsi atau persentasenya 66,32%, kabupaten/kota masih berada di atas parameter nasional.

“Hasil monitoring dan evaluasi ini pun mencerminkan perlunya penambahan strategi penanganan pandemi, dengan memanfaatkan kekuatan negara, yaitu budaya gotong royong,” katanya.

Oleh karena itu, perlu adanya pemantauan pelaksanaan kebijakan ini, termasuk mengobservasi kepatuhan protokol kesehatan di tingkatan lebih spesifik. Misalnya di lingkungan perkantoran maupun tingkatan komunitas. Sistem pemantauan di daerah dapat dikuatkan dengan pembentukan Satgas Covid-19 tingkatan yang lebih spesifik seperti tingkat perkantoran atau komunitas.

“Jangan ragu untuk melakukan kedisiplinan, karena Satgas Daerah dan Posko dilindungi oleh negara secara hukum, dan mohon kepada masyarakat untuk kooperatif dengan operasi yang dilakukan selama periode pembatasan kegiatan ini,” pesan Prof Wiku.

( www.eljohnnews.com )

- Advertisment -

Kirim Balasan

Please enter your comment!
Please enter your name here