Beranda Kabar Terkini Kepala Bappenas Keluarkan Tiga Rekomendasi Untuk Pengembangan UMKM di Indonesia

Kepala Bappenas Keluarkan Tiga Rekomendasi Untuk Pengembangan UMKM di Indonesia

0

Media9.co.id – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan pengembangan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak serta merta dapat berjalan mulus. Ada berbagai isu  yang harus dihadapi dalam pengembangan UMKM ini.

Suharso pun mengklasifikasikan isu-isu tersebut  menjadi isu utama dan alhasil ada lima isu utama yang harus diatasi, agar pengembangan UMKM di tanah air dapat maksimal.

Kelima isu itu, yang pertama adanya  perbedaan definisi UMKM antar lembaga serta belum adanya basis data yang terintegrasi. Kemudian yang kedua, Produk Domestik Bruto atau PDB ternyata belum meraih kontribusi besar dari UMKM, padahal jumlah UMKM di Indonesia terbilang belum. Dengan demikian belum ada kesimbangan antara jumlah UMKM dengan kontribusinya terhadap PDB.

“Hal ini dikarenakan, sebanyak 99% usaha di Indonesia didominasi oleh UMKM, namun UMKM hanya berkontribusi 57% terhadap PDB,” kata Menteri Suharso dalam siaran persnya, yang diterima Redaksi EL JOHN News, Jumat (18/2/2021).

Selanjut isu yang ketiga, Suharso menyebut belum optimalkan peran UMKM untuk menjalin kemitraan, termasuk berjejaring dalam rantai nilai global (global value chain) . Kemitraan dapat difasilitasi secara organik melalui inisiasi dari offtaker, Perantara Usaha maupun UMKM serta insiasi/matchmaking yang difasilitasi oleh Pemerintah dalam bentuk temu bisnis, fasilitasi penerapan teknologi, ataupun perusahaan besar mitra pengembangan UMKM yang sudah terjalin.

“Diketahui sebanyak 93% UMK tidak menjalin kemitraan, dan UMKM berkontribusi sebesar 14% terhadap total ekspor Indonesia,” sebut Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.

Berikutnya adalah isu keempat yakni UMKM masih merasakan rendahnya akses pembiayaan. Dta Kementerian koperasi dan UKM tahun 2019, diketahui sebanyak 88% UMK tidak memperoleh atau mengajukan kredit, Rasio kredit UMKM di perbankan terhadap total kredit perbankan 20%.

Dan yang terakhir, ternyata tidak banyak UMKM yang memanfaatkan teknologi dalam memutar roda operasionalnya, termasuk penggunaan teknologi digital. Diketahui saat ini, sebanyak 94% UMK tidak menggunakan komputer dalam menjalankan usahanya, dan 90% UMK tidak menggunakan internet.

“Digitalisasi merupakan salah satu strategi yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan usaha,” ungkap Suharso.

Untuk mengatasi lima isu tersebut, Menteri Suharso memberikan tiga rekomendasi, yakni:

  1. Penguatan Kelembagaan

Penguatan Peran Kementerian KUKM sebagai pemimpin/koordinator pelaksanaan program pengembangan UMKM di berbagai Kementerian/Lembaga, BUMN dan swasta, insentif bagi perusahaan yang bermitra, misalnya melalui keringanan pajak, Penguatan Konsultan dan Lembaga Pendampingan UMKM, misalnya Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM.

 “Dengan memperkuat kelembagaan Kementerian Koperasi dan UMKM, maka  strategi dari pengembangan UMKM di Indonesia akan menunjukkan hasil yang lebih baik. Kementerian Koperasi dan UMKM akan menjadi pemimpin/leading sector pengembangan UMKM. Potensi perbaikan yang akan terjadi dari penguatan kelembagaan ini tentunya akan mempermudah pelaksanaan masterplan pengembangan UMKM kedepannya,” terang Menteri Suharso.

Selanjutnya, Pengembangan platform UMKM untuk menyediakan informasi program Pemerintah serta informasi pengembangan usaha, dan pengembangan inovasi pendanaan program dengan pelibatan filantropi.

  1. Program

Replikasi kemitraan strategis yaitu pengembangan UMKM yang didasarkan pada konsep rantai pasok atau rantai nilai, Pengembangan LIK atau penyediaan ruang bersama bahan baku atau produksi bagi kelompok/sentra/klaster UMKM, Perluasan PLUT atau penyediaan expert pool, berisikan para pakar atau praktisi bisnis.

“Misalnya para mantan CEO perusahaan, dosen, ahli koperasi, ahli hukum, untuk menjadi pelatih dan mentor bagi UMKM, perluasan akses pasar UMKM, pengembangan inovasi pembiayaan bagi UMKM, dan pengembangan UMKM berbasis tematik kewilayahan sesuai potensi wilayah,” jelas Menteri Suharso.

  1. Rancangan Peraturan Pelaksanaan (RPP) Mandat Undang-Undang Cipta Kerja

Perbaikan pendataan UMKM melalui basis data tunggal UMKM, perumusan kriteria UMKM, kemudahan izin usaha, pengelolaan terpadu UMKM, fasilitasi dan insentif kemitraan usaha, partisipasi UMKM dan Koperasi pada infrastruktur publik, fasilitasi pembiayaan dan insentif fiskal, perumusan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi UMKM, fasilitasi bantuan hukum, fasilitasi pemanfaatan sistem pembukuan dan pencatatan keuangan, pengembangan inkubasi usaha.

“Para pelaku usaha akan mendapatkan manfaat yang mencakup kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan izin usaha, pemberian hak dan perlindungan pekerja/buruh yang dapat dilakukan dengan baik akan meningkatkan daya saing dan produktivitas. Pelaku usaha juga akan mendapatkan insentif fiskal maupun kemudahan dan kepastian pelayanan dalam rangka investasi, adanya ruang kegiatan usaha yang lebih luas, dan mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang cukup kuat,” kata Menteri Suharso. ( www.eljohnnews.com )

- Advertisment -

Kirim Balasan

Please enter your comment!
Please enter your name here