Beranda Kabar Terkini Kabupaten Banyuwangi Kembali Terima Opini WTP Tahun Anggaran 2019

Kabupaten Banyuwangi Kembali Terima Opini WTP Tahun Anggaran 2019

0

Media9, Banyuwangi – Kedelapan kalinya Kabupaten Banyuwangi terima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Timur.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Timur Joko Agus Setyono, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada hari Jumat (19/6/2020) kemarin kepada masing-masing DPRD, Walikota Probolinggo, dan Wakil Bupati Banyuwangi yang hadir dalam penyerhan LHP, yang berlangsung di Ruang Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan protokol kesehatanpencegahan Covid-19.

Berdasarkan LHP yang diserahkan kepada duapemerintah daerah/kota tersebut merupakan wujud keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sebelumnya didapat oleh Kabupaten Banyuwangi dan Pemkot Probolinggo.

Sebelumnya perlu kita ketahui Pemeriksaan terhadap LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, opini WTP yang diberikan BPK kepada kedua pemerintah daerah/kota tersebut merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “Kewajaran” penyajian laporan keuangandan bukan sebagai “Jaminan” bahwa laporan yang disajikan bebas dari fraudatu tindakan kecurangan lainnya.

Dalam pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2019 terhadap kedua pemerintah daerah/kota tersebut BPK masih menemukan beberapa permasalahan. BPK berharap LKPD yang telah diperiksa oleh BPK dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terutama terkait dengan penganggaran. Meski mendapat Opini WTP, BPK berharap kedua Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dan Pemerintah Kota Probolinggo untuk tetap serius menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP.

Menurut undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP serta memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

SebelumLHP atas LKPD TA 2019 diserahkan, BPK telah meminta tanggapan kepada kedua pemerintah derah/kota tersebut atas Konsep Hasil Pemeriksaan BPK, termasuk rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah/kota terkait.

Dengan demikinBPK berharap rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh kedua pemerintah daerah/kota tersebut sehingga tata keuangannya menjadi lebih akuntabel. ( Hilmy Aziz )

- Advertisment -

Kirim Balasan

Please enter your comment!
Please enter your name here