Beranda Kabar Desa Dukung Kemendes, Begini Ungkapan Asosiasi BPD Banyuwangi Terkait Relokasi Dana Desa

Dukung Kemendes, Begini Ungkapan Asosiasi BPD Banyuwangi Terkait Relokasi Dana Desa

0
Gambar : Media Hukum Indonesia.com

Banyuwangi – Melalui chating via aplikasi WhatsApp dari Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi kepada Media Global Hukum Indonesia.com, pukul 18.19 WIB (7/8/2020).

Rudi Hartono Latif selaku ketua Asosiasi BPD Banyuwangi mengungkapkan, jika Pemerintah tidak akan mampu menghadapi bencana non alam seperti Covid-19, tanpa adanya dukungan dari segenap elemen bangsa, terutama dalam hal mengatasi dampak ekonomi yang diakibatkannya dan juga menjadi penyebab resesi di banyak negara saat ini.

“Kiranya di tahun 2020 ini, saatnya bagi Pemerintah Desa agak mengesampingkan pembangunan infrastruktur dan ambisi sang Kades dalam mewujudkan janji-janji kampanyenya, dengan mengedepankan super prioritas peruntukan Dana Desa” Kata Rudi Hartono Latif, atau yang kerap dikenal Rudi Latif kepada Media Global Hukum Indonesia.com.

Dana Desa yang dimaksudkan adalah Dana Desa yang telah diatur oleh Pemerintah, seperti :
1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD senilai Rp.600ribu selama 3 bulan pertama;
2. Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD Lanjutan senilai Rp.300ribu selama 3 bulan          berikutnya;
3. Pengadaan masker dalam Gerakan Setengah Miliar Masker untuk Desa Aman Covid-19;
4. Penanganan Covid-19;
5. Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

Rudi Latif berharap Pemerintah Desa bersama BPD dan segenap stakeholders lainnya bisa secara otomatis bergerak satu komando dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban atas pengaturan tersebut.

“Tidak perlu ada penolakan dengan alasan Desa kok diberi DD tapi diatur ketat peruntukannya, tidak perlu ada keberatan karena merasa rugi, tidak bisa membangun atau tidak melakukan kegiatan sesuai janji kampanye sang Kades serta perencanaan normal yang telah dibuat, dan tidak perlu berlama-lama menjalankannya karena berbagai alasan lainnya. Keterpaksaan pengaturan oleh pemerintah ini lantaran adanya bencana non alam covid-19, justru akan segera mampu kita lalui jika kompak bergerak serempak, ujarnya.” Terangnya.

Dikutip dari Media Hukum Indonesia.com, Rudi Latif menuturkan pendapat dari ‘Pak Sareh’ atau sosok yang selalu ia sebut-sebut dalam quote-nya. Mengenai dana Desa, jika ada yang beralasan uang DD tidak cukup atau sudah habis, itu merupakan alasan yang tidak masuk akal.

Karena menurutnya, BLT DD tahap pertama diwajibkan dialokasikan sebesar maksimal 35% dari total DD yang diterima Desa, BLT DD tahap lanjutan diwajibkan dialokasikan sebesar maksimal 17,5% dari total DD yang diterima Desa, atau separuh dari BLT DD tahap pertama, pengadaan masker untuk setiap warga Desa 2 buah masker dari DD, dan 2 buah masker dari swadaya masyarakat yang dapat dihimpun dari warga yang mampu atau pihak ketiga yang peduli Desa, sehingga setiap warga mendapatkan 4 buah masker.

“Dengan perhitungan tersebut, artinya untuk BLT-DD maksimal sebesar 52,5% dari DD, sedangkan untuk pengadaan masker maksimal ±20% dari DD, sehingga total dari ketiga peruntukan tersebut maksimal sebesar ±72,5% dari DD, masih tersisa setidaknya ± 27,5% dari DD yang bisa dialokasikan untuk kegiatan penanganan Covid-19 dan kegiatan pembangunan lainnya,” terang Rudi.

“Ini memang kondisi tidak normal yang tidak direncanakan bahkan juga tidak terprediksikan, makanya beberapakali ada perubahan, yang terpaksa membuat Desa harus melakukan penyesuaian dengan perubahan perencanaan guna realokasi anggaran, hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah,” Imbuhnya.

Lebih lanjut Rudi Hartono Latif mengungkapkan, Sumber pendapatan Desa tidak hanya Dana Desa, tapi ada juga lainnya, yaitu dari Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Khusus (BKK), Bagi Hasil Retribusi dan Pajak Daerah (BHPD – BHRD), serta Pendapatan Asli Desa (PADes) yg didalamnya berupa hasil dari Pengelolaan Aset Desa, Usaha-Usaha Desa melalui BUMDesa, dan partisipasi atau swadaya masyarakat.

“Gerakan setengah miliar masker sebagai kebijakan terbaru kemungkinan masih memunculkan pro kontra dengan alasan banyak hal yang lebih penting, namun alangkah baiknya jika disikapi dengan pikiran positif, dengan gerakan ini kita menyemarakkan HUT Proklamasi dengan tanpa perayaan yang seperti biasanya, yang justru bisa berpotensi menjadi cluster penyebaran virus corona, disamping itu, pengadaannya lumayan menggerakkan usaha rumahan yang bisa dikoordinir oleh Pemdes melalui BUMDesa,” Jelasnya.

Lebih lanjut, pihaknya mengajak agar semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawal Dana Desa (APBDes).

“Penyelenggara Pemerintahan Desa, ojo terlalu eman-eman duit (jangan terlalu menyayangkan uang), karena semua diperuntukkan bagi kepentingan rakyat,
Ayo..! Semua berpartisipasi aktif, kawal Dana Desa (APBDes) untuk rakyat, tutup Rudi Latif. (*)

- Advertisment -

Kirim Balasan

Please enter your comment!
Please enter your name here