Beranda Suara Konsumen 20 Tahun UU PK No. 8 Tahun 1999, Perlu Segera Direvisi Pemerintah

20 Tahun UU PK No. 8 Tahun 1999, Perlu Segera Direvisi Pemerintah

0

Jakarta – BPKN mengadakan Press Conference dalam rangka ulang tahun ke-20 Undang–Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Kita ketahui bersama sejak 20 April ditetapkan dengan Perpres no. 13 tahun 2012 sebagai Hari Konsumen Nasional (HARKONAS), serta bertepatan dengan peluncuran buku karya Dr.DavidM.L.Tobing,S.H.,M.Kn. yang diselenggarakan di Gramedia Matraman, Jakarta Pusat. Dalam Press conference tersebut, tampak hadir sebagai nara sumber Ardiansyah Parman ( Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional ), Sudaryatmo ( Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ) dan Dr. David M.L. Tobing, S.H., M.Kn sebagai Ketua Komunitas Konsumen Indonesia.

Ketua BPKN, Ardiansyah Parman menyampaikan dalam Press Conference, “ Hari ini kita memperingati ulang tahun ke-20 Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Setiap tahun kita semua selalu memperbarui ingatan kita pada amanah UUPK, pertama kepada pemerintah akan peran pentingnya sebagai penanggung jawab dan penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia, kedua, kepada pelaku usaha untuk jujur dan bertanggung jawab, ketiga, kepada konsumen untuk menjadi cerdas dan berdaya untuk lebih mengetahui dan memperjuangkan haknya, dan keempat, kepada pemangku kepentingan lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam turut serta secara aktif membangun dan menegakan perlindungan konsumen.

Triwulan I, Januari Maret 2019, kerawanan perlindungan konsumen ternyata masih tetap terjadi, Berbagai insiden terkait transaksi konsumen masih terjadi diantaranya masalah perumahan, sektor kesehatan, transportasi, fintech, dan e -commerce. ”ujarArdiansyah.“Dalam buku ini, dibahas tentang sangat pentingnya klausula baku bagi perlindungan konsumen yang berintegritas” pungkas David dalam bukunya: Klausula Baku Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen. Sistem Perlindungan Konsumen yang diatur dalam UUPK, tidak lagi memadai khususnya dihadapkan pada perkembangan zaman di era ekonomi digital.

UU Perlindungan Konsumen harus direvisi agar mampu mengakomodir sebesar besarnya kebutuhan perlindungan konsumen kemasa depan. Dengan demikian, Integritas Perlindungan Konsumen dapat membangun mutual trust antara pelaku usaha dan konsumen secara efektif dan berkeadilan.

Ardiansyah menjelaskan, “Pengaturan perlindungan konsumen yang sektoral, cenderung gugup dan gagap saat harus menyikapi berbagai insiden perlindungan konsumen di era digital.”

“Pendekatan lintas sektoral dan kewilayahan jelas tidak lagi memadai dalam melindungi kepentingan konsumen. Dinamika transaksi masa depan harus berparadigma consumer centric karena konsumen yang sudah berdayalah yang bisa menjadi pendorong (driver) pertumbuhan ekonomi, ”tegas Ardiansyah.

Dalam spektrum perdagangan dunia, United Nations Conferenceon Trade and Development (UNCTAD) telah mengeluarkan UN Guide line For Consumer Protection di tahun 2016, menggantikan Guide line yang dikeluarkannya pada tahun 1986. Guide line tersebut menyikapi kehadiran global ekonomi digital seperti ecommerce, connectivity, ekonomi big data, artifica linteligence dan digital currency.Kenyataan ini memaksa banyak negara melakukan pengaturan ulang dalam sistem perlindungan konsumen dinegaranya.

Saat ini Pemerintah RI sedang melakukan proses revisi terhadap Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Nasional. Sebagaimana juga termaktub dalam dokumen UN-guide line diatas, upaya perlindungan konsumen tidak lagi dapat disikapi dan ditangani secara sektoral, apalagi kewilayahan. Perlindungan konsumen menjadi issue multi facets dan multi sektor yang memerlukan pengaturan dan penanganan yang menyeluruh.

Dengan mencermati dinamika diatas, Kami menengarai bahwa pengaturan terintegrasi atas upaya perlindungan konsumen bukan lagi menjadi pilihan, perlu segera memperoleh perhatian dalam substansi revisi Undang-undang perlindungan konsumen.

Confiden cetotransact (Percaya Diri Bertransaksi ) merupakan elemen penting yang mendasari transaksi antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Tanpa confidence totransact maka jelas terjadi disrupsi pasar yang merugikan pertumbuhan perekonomian nasional. Sektor konsumsi masih menjadi pilar penting yang mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Hampir 60 persen PDB Nasional merupakan konstribusi sektor konsumsi.

“ Sehubungan dengan pentingnya perlindungan konsumen diIndonesia diharapkan pemerintah baru kedepan lebih focus dan peduli dalam melindungi kurang lebih 260 juta konsumen di Indonesia, ”ujarArdiansyah (http://bpkn.go.id )

Tinggalkan Komentar